Wakil Sekretaris DPW Nasdem Jatim, Valentinus Boro, M.M.

Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Setelah sempat ditunda akibat bencana non-alam pandemi Covid-19. Pemerintah, DPR RI, dan KPU menyepakati untuk melanjutkan tahapan dan proses penyelenggaraan Pilkada serentak. untuk merespon hal itu, Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor. 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum guna melanjutkan tahapan Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 nanti.

Pilkada serentak 2020 adalah Pilkada gelombang keempat yang diselenggarakan untuk kepala daerah dari hasil pemilihan Desember 2015. Terdapat 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak ini. 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020 rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Terdapat beberapa fenomena menarik dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Selain dari proses penyelengaraannya yang cukup berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya, karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Dari sisi para calon kontestan/kandidat juga tidak kalah menarik untuk dibahas.

Dalam setiap gelaran pilkada, partai politik dan berlomba-lomba dalam menjaring kandidat terbaik untuk dimajukan dalam kontestasi, baik yang berasal dari kader (internal) sendiri maupun non kader (luar partai). Partai politik juga bekerja keras mempersiapkan strategi pemenangan. Ada fenomena menarik yang terjadi di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Diantaranya adalah munculnya bakal calon yang sebelumnya pernah mengikuti kontestasi Pilkada di tingkat provinsi, sekarang tiba-tiba mendapat rekom untuk mengikuti pilkada di tingkat kota, seperti yang terjadi di kota Pasuruan.

Fenomena lain yang menarik adalah munculnya bakal calon yang akan maju lewat jalur independen. Ini terjadi di beberapa daerah seperti Jember. Dimana sang petahana akan maju kembali di Pilkada jember tanpa partai. Di Lamongan juga menunjukkan gejala yang sama dimana muncul pasangan bakal calon yang maju lewat jalur independen. Ini menunjukan bahwa mahar politik yang tinggi membuat kandidat kepala daerah memilih untuk maju lewat jalur perseorangan yang dirasa lebih murah dan sederhana.

Menyonsong Pilkada serentak 2020, partai-partai politik membangun interaksi secara konsisten. interaksi dan komunikasi intens sangat diperlukan sebagai bentuk prinsip bahwa partai politik bukan hanya sekedar sebagai kendaraan bagi para kaum elite politik guna meraih kekuasaan. Firmanzah dalam bukunya yang berjudul Marketing Politik mengungkapkan bahwa kekuasaan bukan menjadi tujuan akhir dari setiap aktifitas politik yang dilakukan. Melainkan dipandang sebagai sarana (alat) untuk memperjuangkan kepentingan dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam Pilkada nanti masyarakat diharapkan dapat membuka mata dan akal budi guna memilih manusia politik dalam pilkada serentak nanti, bukan politisi. Manusia politik dan politisi mempunyai makna yang berbeda.

Manusia politik adalah orang yang mencintai dan mereproduksi gagasan (ide), memiliki rasa empati yang besar terhadap rakyat biasa, mempunyai tradisi berorganisasi, dan memiliki hasrat untuk berkuasa (memimpin). Tetapi kekuasaan yang dimilikinya itu tidak lain hanya untuk mewujudkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan politisi, ia hanya memiliki naluri untuk berkuasa tanpa diiringi oleh reproduksi ide serta rasa empati terhadap rakyat. Politisi memandang partai politik hanya sebagai kendaraan semata guna meraih jabatan (kekuasaan). Apabila ia merasa telah menemukan partai lain yang mampu memberikan akses lebih dalam mencapai kekuasaan, ia tidak akan segan-segan untuk keluar dari partai pertamanya dan beralih ke partai yang lain.

Politisi seringkali terjebak dalam kepentingan pragmatis, yang menganggap bahwa partai politik sekedar alat untuk mendapatkan kekuasaan. Inilah yang dapat mereduksi arti penting dari rakyat itu sendiri. Secara perlahan tetapi pasti rakyat akan tercerahkan, tersadarkan serta mampu membedakan mana partai politik yang benar-benar murni memperjuangkan kepentingan dan aspirasinya secara konsisten dan mana yang hanya sekedar untuk mengejar kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam setiap pemilihan, para politisi seringkali menempuh berbagai cara untuk dapat memenuhi nafsunya terhadap kekuasaan, termasuk dengan menggunakan money politic (politik uang). Bagi seorang politisi, apapun akan dilakukan, yang terpenting hasrat kekuasaannya dapat terwujud.

Tetapi, manusia politik berpandangan bahwa politik merupakan media yang digunakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam masyarakat. kekuasaan merupakan instrument dan otoritas guna menciptakan perbaikan dan kesejahteraan sosial. Kekuasaan bukan untuk meraih kepentingan pribadi elite politik guna memperkaya diri masing-masing. Tetapi politik dibutuhkan untuk mengatur dan memanajemen kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan terarah.

Dengan adanya interaksi dan komunikasi pesan dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada partai politik sehingga dapat diperjuangkan secara maksimal.

Guna merespon hal tersebut, disinilah pentingnya menumbuhkan nalar kritis dalam diri untuk dapat terhindar dari pengaruh para politisi. Masyarakat diharapkan dapat menjatuhkan pilihannya kepada manusia politik yang mampu mereproduksi ide dan mengedepankan kepentingan serta kesejahteraan bersama. Daripada memilih politisi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya saja.

Marilah kita bersatu padu, bekerjasama, berkolaborasi, serta bergotong royong untuk menolak dengan tegas segala bentuk politik uang (money politic), kampanye hitam, isu SARA, dan politik identitas. Karena itu dapat mengganggu ketenangan dan ketenteraman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan mari kita jadikan manusia politik sebagai landasan pilihan utama kita dalam pemilihan serentak nanti. Memilih manusia politik guna mencapai kehidupan sosial yang lebih baik, tenteram, adil dan sejahtera.

Oleh:
Valentinus Boro, M.M
Wakil Sekretaris DPW Nasdem Jatim